Desa Sibongkaras: Gelap dan Terisolasi di Jantung Kabupaten Pakpak Bharat.

 Desa Sibongkaras, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar yang seharusnya telah lama teratasi: ketiadaan listrik dan buruknya akses jalan. Kondisi ini menjadikan Sibongkaras potret nyata ketimpangan pembangunan, ironisnya berada tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

Lebih ironis lagi, Sibongkaras dikenal sebagai salah satu desa tertua di Kabupaten Pakpak Bharat, dengan sejarah panjang keberadaan masyarakat adat Pakpak. Desa ini berdiri jauh sebelum kabupaten ini dimekarkan, menjadi bagian penting dari jejak peradaban dan pembentukan wilayah Pakpak Bharat itu sendiri. Namun, usia tua dan nilai historis tersebut tidak berbanding lurus dengan perhatian pembangunan yang diterima.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh rumah tangga di Desa Sibongkaras tercatat belum menggunakan listrik, baik dari PLN maupun sumber non-PLN. Fakta ini menegaskan bahwa desa tersebut masih hidup tanpa penerangan listrik permanen. Dampaknya terasa langsung pada aktivitas ekonomi warga, kualitas pendidikan anak-anak.

Ironi semakin terasa ketika Kabupaten Pakpak Bharat dikenal memiliki potensi sumber daya alam dan sektor energi. Sementara itu, Sibongkaras—yang tanahnya dikenal subur dan sangat potensial untuk pertanian dan perkebunan—belum mampu mengoptimalkan kekayaan alam tersebut akibat keterbatasan infrastruktur dasar. Aktivitas produktif warga berhenti saat malam hari, pengolahan hasil pertanian masih bersifat tradisional, dan nilai ekonomi tanah subur tersebut belum memberi kesejahteraan maksimal bagi masyarakat.

Ketertinggalan Desa Sibongkaras juga tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan data resmi pemerintah, desa ini berstatus desa sangat tertinggal, yang menandakan lemahnya pembangunan pada aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar. Status tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata kehidupan masyarakat sehari-hari.

Persoalan listrik diperparah dengan kondisi akses jalan yang buruk dan rawan terputus. Sejumlah laporan lapangan dan pemberitaan media mencatat bahwa jalur menuju Sibongkaras kerap mengalami longsor, terutama saat musim hujan. Dalam beberapa kejadian, aparat dan tim pemerintah terpaksa berjalan kaki menembus medan sulit untuk menjangkau desa tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa hingga kini belum tersedia akses jalan permanen yang layak, sehingga desa berulang kali terisolasi.

Padahal, di Desa Sibongkaras terdapat fasilitas pendidikan formal seperti sekolah dasar. Namun tanpa dukungan listrik dan infrastruktur jalan yang memadai, fungsi pendidikan tidak dapat berjalan maksimal. Kondisi ini secara langsung menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi generasi muda di desa yang memiliki sejarah panjang tersebut.

Situasi Desa Sibongkaras menjadi ironi pembangunan. Di satu sisi, pemerintah daerah kerap menyampaikan narasi kemajuan. Di sisi lain, desa tertua dengan tanah subur dan potensi besar justru tertinggal dalam pemenuhan hak dasar warganya. Listrik dan jalan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang dijamin negara bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, pembangunan hanya akan menjadi angka dalam laporan, bukan perubahan nyata di lapangan. Desa Sibongkaras hari ini adalah pengingat bahwa pembangunan yang adil tidak diukur dari banyaknya proyek yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana negara benar-benar hadir hingga ke desa yang paling bersejarah dan paling terpinggirkan.